Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Pilar Kemandirian Umat dan Pembangunan Bangsa

Oleh: Dr. Riduwan*

Milad ke-113 Muhammadiyah yang resepsinya digelar di Bandung mengusung tema, “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”. Dalam pidato iftitahnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menyampaikan pentingnya transformasi Muhammadiyah. Pidato inspiratif tersebut semestinya mampu diterjemahkan ke dalam agenda aksi gerakan atau program kerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah gerakan ekonomi Muhammadiyah.

Gerakan Ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam misi besar Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain fokus pada dakwah keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, Muhammadiyah menyadari bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi penting bagi umat dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan percaturan global. Melalui berbagai instrumen organisasi dan amal usaha, gerakan ekonomi ini berkembang menjadi kekuatan produktif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Also Read

Tugas Intelektual Muslim Menegakkan Konstitusi Membela Kemanusiaan

Landasan Pemikiran Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Gerakan ekonomi Muhammadiyah berakar pada tiga prinsip utama yakni aspek sejarah, teologi al-Maun, dan maqashid syariah. 

Prinsip pertama, adalah bukti sejarah. Sejarah telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mandiri. Semangat kemandirian Muhammadiyah itu menjadi nadi organisasi yang akan terus abadi. Kemandirian organisasi bukan berarti menolak segala bentuk bantuan, tetapi watak asli Muhammadiyah terbiasa membantu, sehingga jika dibantu harus berubah menjadi lebih baik, baik secara kaulitatif maupun kuantitatif, itulah nilai produktifitas yang telah terbukti dan teruji oleh zaman.

Prinsip kedua, adalah Teologi al-Maun-yang berupa semangat filantropi-menjadi landasan yang melekat pada setiap pengurus, bahkan anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kaya, meski belum sekaya Indonesia, tetapi komitmen untuk membantu program pembangunan nasional menjadi bukti bahwa teologi al-Maun itu, mampu menembus batas teritorial, sosial, bahkan politik. Berdirinya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Papua Pegunungan, pada bulan November 2025 (provinsi baru), merupakan salah satu bukti kongkrit, bahwa Muhammadiyah senantiasa hadir dan memberi makna bagi setiap pembangunan bangsa. Ekonomi yang lahir atas prinsip al-Maun, akan  meningkatkan dan memperluas kemandirian dakwah. Keuntungan bisnis yang didapat, menjadi modal material yang akan mempercepat pengembangan dakwah pada bidang yang lain. Ekonomi filantropis, bukan tumbuh dan berkembang hanya untuk ekonomi tetapi juga bernilai bagi kehidupan semesta.

Also Read

Muhammadiyah dan Struktur Sosial Baru

Prinsip ketiga adalah maqashid syariah, yakni tujuan diterapkannya syariah. Sebagai gerakan islam pembaharu yang berlandaskan amar ma'ruf nahi munkar, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi norma utama organisasi. Nilai maqashid tidak saja menjadi idendititas pada ranah individu tetapi juga organisasi bahkan kenegaraan. Ekonomi yang berakar pada nilai maqashid mendorong lahirnya gerakan ekonomi yang tidak saja mengejar keuntungan duniawi tetapi juga ukhari, tidak hanya untuk menumpuk modal tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan.

Tantangan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Agenda strategis Muhammadiyah dalam turut membangun kesejahteraan bangsa, tidak akan pernan luput dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, idiologi gerakan ekonomi Muhammadiyah rasanya belum menjadi norma yang menggerakkan ruh kepemimpinan dan organisasi. Pemahaman yang utuh tentang ekonomi Muhammadiyah masih menjadi agenda penting dan perlu terus dikaji baik dalam perspektif normatif keagamaan maupun ranah praktis gerakan. Penguatan spirit ekonomi Muhammadiyah wajib menjadi bagian penting dalam setiap proses pengkaderan, sehingga mampu melahirkan kader yang berkemajuan khususnya penghimatan pada bidang ekonomi. 

Sedangkan tantang eksternal lebih terletak pada relasi Muhammadiyah dengan pihak luar dan global. Pasang surut politik, yang menjadi salah satu agenda nasional yang secara struktural telah mampu direspon dengan cerdas oleh Muhammadiyah.

Also Read

Pertemuan Dua Sahabat yang Mengasyikkan

Darul ahdi wa syahadah menjadi salah satu bukti konkret kebijakan politik adi luhung yang lahir dari ketulusan pimpinan Muhammadiyah dalam bersikap untuk NKRI. Agenda pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, mewujudkan kemakmuran, keadilan ekonomi serta sosial, pada umumnya adalah agenda Muhammadiyah, karenanya tantangan Indonesia, bahkan dunia dalam mewujudkan kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial, juga menjadi agenda strategis Muhammadiyah dalam penghidmatan global.

Selamat Milad Muhammadiyah ke-113! Semoga mampu mewujudkan Indonesia Berkamajuan. Amin.

*Penulis adalah Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY & Dosen Universitas Ahmad Dahlan

Also Read

Penggubah Lagu Mars Muhammadiyah