Kebocoran Rp400 Triliun: Menguji Rasionalitas Birokrasi dan Kedewasaan Publik
Penulis: Tonang Dwi Ardyanto*
Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat persoalan kebocoran anggaran negara. Dalam pidatonya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11), Presiden menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan terdapat kebocoran hingga 30 persen akibat penggelembungan harga. Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp400 triliun. Presiden pun menegaskan, "Saya buktikan sebentar lagi."
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menjanjikan tambahan anggaran Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar untuk setiap kabupaten. Pernyataan tersebut sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 14 November 2026.
Janji penghematan dan tambahan anggaran bagi daerah tersebut patut dicermati sebagai arah kebijakan yang perlu diuji. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pemerintah menetapkan dasar penghitungan, tahapan pelaksanaan, jadwal realisasi, serta indikator manfaatnya. Pembenahan pengadaan juga harus memastikan bahwa efisiensi tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun menurunkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Akar Historis dan Pergeseran Mandat
Persoalan kebocoran anggaran bukan isu baru. Pada 1993, Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan perkiraan inefisiensi investasi pembangunan sekitar 30 persen. Namun, angka tersebut tidak dapat disamakan dengan temuan bahwa 30 persen dana pembangunan benar-benar hilang akibat korupsi.
Prabowo sendiri telah mengangkat persoalan kebocoran keuangan negara sejak kampanye Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Setelah lebih dari tiga dasawarsa, tantangannya bukan lagi sekadar mengidentifikasi persoalan, melainkan memastikan pembenahannya dapat dilaksanakan dan dibuktikan.
Di sinilah terjadi pergeseran tanggung jawab. Dalam masa kampanye, seorang kandidat dapat menyampaikan visi dan proyeksi kebijakan, tetapi tetap harus mendasarkannya pada asumsi serta perhitungan yang rasional. Setelah menjabat, tanggung jawabnya menjadi lebih besar karena memiliki kewenangan untuk menggerakkan birokrasi, menentukan prioritas, dan mengalokasikan anggaran.
Dengan demikian, komitmen politik harus diterjemahkan menjadi keputusan institusional yang memiliki target, mekanisme pelaksanaan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Birokrasi Rasional dan Risiko Multiplier Fiskal
Dalam Economy and Society (1922), Max Weber menjelaskan konsep legitimasi rasional-legal (legal-rational authority), yakni legitimasi kekuasaan yang bertumpu pada aturan, kewenangan institusional, dan kompetensi birokrasi, bukan semata-mata pada figur pemimpin.
Prinsip tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Artinya, potensi penghematan Rp400 triliun perlu dijabarkan ke dalam sektor sasaran, langkah pembenahan, indikator kinerja, penanggung jawab, dan tenggat waktu yang jelas.
Birokrasi yang rasional juga harus mampu membedakan empat hal: potensi inefisiensi belanja, kerugian negara yang telah dibuktikan, target penghematan, dan penghematan yang benar-benar terealisasi. Keempatnya merupakan kategori berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.
Secara aritmetis, 30 persen dari Rp1.200 triliun adalah Rp360 triliun, bukan Rp400 triliun. Perbedaan ini semakin memperkuat kebutuhan untuk menjelaskan asumsi dan metode penghitungan secara terbuka agar publik dapat memahami dasar proyeksi penghematan tersebut.
Di sisi lain, belanja pemerintah turut menopang permintaan barang dan jasa dalam perekonomian, termasuk dari pelaku UMKM dan pemasok lokal. Karena itu, pembenahan pengadaan harus mampu menekan pemborosan dan penggelembungan harga tanpa mengganggu pembayaran kepada penyedia, ketersediaan barang, maupun kualitas pelayanan.
Penghematan yang baik bukanlah pemotongan anggaran secara seragam pada seluruh pos belanja. Lebih dari itu, penghematan harus diwujudkan melalui perbaikan proses, ketepatan harga, dan efisiensi pengadaan dengan tetap mempertimbangkan dampak ekonomi serta manfaat publik.
Akuntabilitas Kinerja dan Kanal Terbuka Pengawasan Publik
Dalam kajian administrasi publik modern, akuntabilitas tidak lagi sekadar dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur administratif. Aleksovska, Overman, dan Schillemans (2026), dalam Handbook of Accountability Research, menguraikan perkembangan kajian akuntabilitas dari perdebatan konseptual dan normatif menuju pengembangan teori serta pengujian empiris.
Perspektif ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dan tingkat serapan anggaran perlu dilengkapi bukti mengenai keluaran (output) dan hasil kebijakan (outcome). Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi juga harus menjelaskan apa yang dihasilkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di Indonesia, kerangka akuntabilitas kinerja telah diatur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
Untuk memperluas pengawasan publik, pemerintah perlu menyediakan informasi pengadaan dan kinerja yang mudah diakses serta dapat diuji. Transparansi e-Katalog LKPP, informasi kontrak pengadaan, dan keterbukaan data anggaran akan membantu akademisi, pers, serta masyarakat sipil menilai apakah pembenahan yang dilakukan benar-benar menghasilkan efisiensi.
Dengan keterbukaan tersebut, pengawasan tidak hanya menjadi urusan lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan uang negara.
Kedewasaan Publik dan Akuntabilitas Reflektif
Rasionalitas pemerintahan juga membutuhkan kedewasaan warga negara. Ella Street (2026), melalui artikelnya berjudul "What Will You Tell Them When They Ask You? Reflexive Accountability in a Democratic Regime", membahas konsep akuntabilitas reflektif dengan mengambil pelajaran dari praktik deliberasi demokrasi Athena.
Gagasan tersebut mengajak warga mempertimbangkan apakah alasan di balik pilihan politik mereka dapat dijelaskan kepada sesama warga yang turut menanggung dampaknya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab reflektif, bukan kewajiban hukum untuk membuka pilihan politik pribadi.
Dalam kehidupan demokrasi, kedewasaan publik tercermin ketika masyarakat mampu mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang tidak didukungnya, sekaligus mengkritik kekurangan pemimpin yang didukungnya. Sikap demikian penting agar penilaian terhadap kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kedekatan politik.
Namun, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat tidak berada pada posisi yang sepenuhnya setara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, dan akses informasi yang jauh lebih besar. Karena itu, beban akuntabilitas terutama berada pada pemerintah, termasuk kewajiban menyediakan data yang benar, terbuka, dan mudah diperiksa agar masyarakat dapat melakukan penilaian secara rasional.
Menempatkan Kemaslahatan Publik sebagai Muara
Efisiensi anggaran bukanlah tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan. Dalam pendekatan tata kelola yang berpusat pada masyarakat (public-centered governance), penghematan harus dinilai bersama efektivitas, mutu, keadilan, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Dua program nasional dapat menjadi contoh dalam melihat persoalan ini.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), setiap penyesuaian dan penghematan anggaran perlu diuji berdasarkan kecukupan gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan pemerataan manfaat. Sementara dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tambahan dukungan pendanaan bagi BPJS Kesehatan perlu dinilai bersama kesinambungan pembayaran klaim, keberlanjutan pembiayaan, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu.
Dengan demikian, besar atau kecilnya anggaran tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penghematan Rp400 triliun, apabila benar-benar dapat diwujudkan dan diverifikasi, tentu menjadi capaian penting. Namun, ukuran keberhasilannya tetap terletak pada hasil yang dapat dibuktikan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Rasionalitas tidak boleh hanya menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah ataupun tuntutan pemerintah terhadap masyarakat. Rasionalitas harus menjadi budaya bersama, dengan kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar berada pada pihak yang memegang kewenangan publik.
Tiga dasawarsa sudah cukup untuk terus mengulang diagnosis mengenai kebocoran anggaran. Kini, ukuran kepemimpinan bukan lagi keberanian menyebut besarnya persoalan, melainkan kemampuan menetapkan target yang masuk akal, menggerakkan birokrasi, membuka data, dan membuktikan perbaikan.
Pada saat yang sama, kedewasaan publik diuji melalui kesediaan mempertanyakan janji yang tidak rasional, mengakui capaian yang nyata, serta mengoreksi kekeliruan tanpa bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Kekuasaan tidak semestinya meminta kepercayaan tanpa pertanggungjawaban. Masyarakat pun tidak semestinya memberikan dukungan ataupun kritik tanpa alasan yang rasional. Di situlah janji politik diuji sebagai amanah: ketika setiap rupiah yang diklaim berhasil dihemat dapat ditelusuri, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.
*) Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow