Muhammadiyah dan Aset Kekayaan Intelektual: Menjaga Amanah Peradaban, Merawat Warisan Ilmu

Penulis: Muhammad Dzulnafis Tanjung, S.H., C.Me.*

“Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ketika berbicara tentang kekayaan Muhammadiyah, yang terlintas di benak kita biasanya adalah tanah wakaf, masjid, sekolah, rumah sakit, universitas, atau berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua itu memang anugerah sekaligus kekuatan besar yang telah dibangun oleh Persyarikatan selama lebih dari satu abad.

Also Read

Surat-menyurat Dua Tokoh Muda NU-Muhammadiyah

Namun, di balik aset-aset yang tampak dan mudah dihitung itu, tersimpan kekayaan lain yang sesungguhnya jauh lebih besar nilainya, meski sering luput dari perhatian kita bersama. Kekayaan itu tidak dapat disentuh, tidak tercatat dalam neraca sebagai aset tetap, bahkan sering kali tidak disadari keberadaannya oleh mereka yang justru menciptakannya sehari-hari. Ia tersimpan diam-diam di dalam ribuan naskah penelitian yang tersusun rapi di rak-rak perpustakaan kampus, di modul-modul pembelajaran yang difotokopi dan dipakai turun-temurun, di logo dan nama sekolah yang telah dikenal masyarakat selama puluhan tahun, hingga di metode dakwah dan kaderisasi yang diwariskan dari satu generasi aktivis ke generasi berikutnya. Kekayaan itu adalah aset kekayaan intelektual (KI).

Di era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), organisasi modern tidak lagi hanya bertumpu pada aset fisik seperti tanah, gedung, atau peralatan. Nilai sebuah institusi kini justru banyak ditentukan oleh aset tidak berwujud (intangible assets) : ilmu pengetahuan yang dihasilkan, inovasi yang terus diperbarui, teknologi yang dikembangkan, data yang dikelola, merek yang dipercaya publik, reputasi yang dijaga bertahun-tahun, dan hak kekayaan intelektual yang melindungi semuanya itu. Berbagai kajian ekonomi kelembagaan bahkan menunjukkan bahwa pada perusahaan dan organisasi kelas dunia, proporsi nilai aset tidak berwujud kerap jauh melampaui nilai aset fisiknya.

Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah telah memandang kekayaan intelektual sebagai bagian dari amanah Persyarikatan yang harus dijaga dan dikelola?

Also Read

Pendidikan Karakter di Era Digital

Mengenal Kekayaan Intelektual: Bukan Hanya Paten dan Merek

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menyamakan pemahaman. Secara hukum, kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam beberapa rezim yang berbeda, masing-masing melindungi jenis karya yang berlainan:

Hak Cipta: melindungi karya tulis, buku ajar, modul pembelajaran, lagu, foto, hingga karya seni; lahir otomatis begitu karya diwujudkan.

Paten: melindungi invensi teknologi atau metode baru, misalnya alat kesehatan atau proses produksi; harus didaftarkan agar diakui.

Also Read

Mengenang 150 Tahun K.H. Ahmad Dahlan

Merek: melindungi nama, logo, atau identitas usaha dan lembaga dari peniruan pihak lain.

Desain Industri: melindungi tampilan estetis suatu produk.

Rahasia Dagang: melindungi formula, metode kerja, atau data internal yang sengaja dirahasiakan.

Also Read

Surga di Telapak Bendera Muhammadiyah

Indikasi Geografis: melindungi produk khas suatu daerah, misalnya batik atau kuliner tertentu.

Sebagian aset ini bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum formal. Sebagian lain berupa pengetahuan organisasi, metode kerja, sistem tata kelola, reputasi tidak selalu bisa didaftarkan, tetapi tetap merupakan aset intelektual yang bernilai dan perlu dijaga.

Ilmu adalah Amanah, Bukan Sekadar Produk

Muhammadiyah lahir dari sebuah gerakan ilmu. K.H. Ahmad Dahlan memulai gerakannya bukan dengan membangun kekuatan politik atau ekonomi, melainkan dengan membangun kesadaran melalui pendidikan, pembaruan pemikiran, dan pengamalan Al-Qur'an secara kontekstual.  Dari sebuah pengajian kecil di kampung Kauman, dengan modal keberanian menafsirkan ulang surat Al-Ma'un sebagai seruan untuk bertindak nyata bagi kaum dhuafa, lahirlah gerakan besar yang kemudian merambat ke seluruh penjuru negeri: ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai amal usaha yang hingga kini terus memberi manfaat bagi bangsa.

Also Read

Toleransi, Jalan Untuk Saling Menghargai

Pandangan ini dipertegas dalam Risalah Islam Berkemajuan, yang menempatkan ilmu, ijtihad, dan tajdid sebagai bagian dari misi Islam untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Islam Berkemajuan menolak keras sikap jumud yang memandang ilmu sebagai warisan statis yang cukup dihafal, dan sebaliknya mendorong setiap generasi Muhammadiyah untuk terus berijtihad, mencipta, dan memperbarui. Karena itu, setiap karya intelektual yang lahir di lingkungan Muhammadiyah pada hakikatnya bukan sekadar hasil kecerdasan manusia semata, melainkan buah dari amanah keilmuan yang harus dipelihara, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara utuh dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Al-Qur'an, manusia adalah khalifah fil 'ardh yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi. Maka menjaga hasil karya intelektual bukanlah bentuk pengultusan terhadap kepemilikan, melainkan bagian dari menjaga amanah agar ilmu tetap memberi manfaat bagi kehidupan.

Kekayaan Intelektual sebagai Warisan Peradaban Muhammadiyah

Selama lebih dari satu abad, Persyarikatan telah membangun peradaban melalui produksi ilmu pengetahuan yang tiada henti. Ribuan dosen menghasilkan penelitian dan menulis buku ajar untuk mahasiswanya. Para guru di sekolah dan madrasah menyusun modul pembelajaran serta media ajar yang khas. Majelis Tarjih dan Tajdid melahirkan fatwa, tuntunan keagamaan, dan hasil-hasil bahtsul masail yang menjadi rujukan warga Persyarikatan. Rumah sakit dan klinik Muhammadiyah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan serta standar prosedur operasional yang khas institusinya. Para mubalig dan aktivis dakwah menyusun materi ceramah, buku saku, dan konten digital yang menjadi rujukan di berbagai daerah, dari kota besar hingga pelosok.

Also Read

Puasa Hari Asyura’ dan Tasu’a (Tanggal 9 dan 10 Muharram)

Skalanya jauh dari kecil. Berdasarkan data Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah per pertengahan 2024, Persyarikatan mengelola 163 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA) yang terdiri dari 89 universitas, 41 sekolah tinggi, 27 institut, lima politeknik, dan satu akademi, dengan total lebih dari 2.300 program studi yang tersebar dari Sumatra hingga Papua.

Bila setiap program studi saja menghasilkan beberapa karya tulis, modul ajar, atau produk riset setiap tahun sebagaimana lazimnya kewajiban akademik dosen dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi, maka jumlah aset intelektual yang lahir di lingkungan Muhammadiyah berpotensi mencapai puluhan ribu karya setiap tahunnya. Itu pun baru dihitung dari sektor pendidikan tinggi saja, belum termasuk karya yang lahir dari jaringan sekolah, rumah sakit, pesantren, dan majelis-majelis lain yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Ironisnya, sebagian besar aset tersebut belum pernah dipetakan secara menyeluruh dan terpusat. Kita mengetahui secara pasti berapa jumlah sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah, karena keduanya adalah aset fisik yang tercatat rapi dalam data persyarikatan. Namun, belum ada satu pihak pun yang benar-benar mengetahui secara pasti berapa banyak karya intelektual baik yang sudah maupun belum terdaftar secara hukum yang sesungguhnya dimiliki Persyarikatan hingga hari ini. Padahal, yang tidak terpetakan itulah yang sering kali menjadi paling mudah hilang, paling rentan diklaim, dan paling sulit dipertahankan ketika suatu saat terjadi sengketa.

Also Read

Muhammadiyah dan Struktur Sosial Baru

Pelajaran dari Kegagalan Menjaga Kekayaan Intelektual

Sejarah mencatat, kelalaian menjaga kekayaan intelektual selalu berbuah mahal, dan pelajaran itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Pada level nasional, Indonesia berulang kali harus berjuang keras secara diplomatik maupun hukum untuk mempertahankan pengakuan atas batik, Reog Ponorogo, dan sejumlah warisan budaya lain yang sempat diklaim atau didaftarkan oleh pihak luar negeri, semata karena warisan tersebut terlambat didaftarkan dan dilindungi secara formal di dalam negeri. Pengalaman pahit itu akhirnya mendorong pemerintah mempercepat pendaftaran indikasi geografis dan warisan budaya tak benda secara nasional, sebuah langkah mitigasi yang sesungguhnya bisa dan seharusnya diambil jauh lebih awal, sebelum kehilangan itu terjadi, bukan sesudahnya.

Pola yang sama juga berulang di tingkat organisasi maupun pelaku usaha, dan justru di sinilah terletak urgensi bagi Muhammadiyah. Data Kementerian Hukum menunjukkan bahwa dari sekitar 4.400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, per Oktober 2025 baru sekitar 10 persen yang telah mendaftarkan paten dan mereknya, serta baru sekitar 25 persen yang mendaftarkan hak ciptanya secara resmi. Artinya, mayoritas mutlak perguruan tinggi di negeri ini termasuk kemungkinan besar sebagian PTMA di dalamnya masih menyimpan karya-karya berharga tanpa payung hukum yang memadai.

Berbagai catatan sengketa merek dan hak cipta di Indonesia juga menunjukkan benang merah yang serupa: banyak lembaga baru menyadari pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, atau paten justru setelah konflik kepemilikan terjadi, ketika biaya penyelesaiannya sudah jauh lebih besar dibandingkan biaya pendaftaran di awal. Nama, logo, kurikulum, atau modul yang dipakai bertahun-tahun tanpa pernah didaftarkan menjadi rentan diklaim, ditiru, atau bahkan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain yang lebih sigap secara administratif, meski secara moral dan sosial karya itu jelas-jelas milik penciptanya.

Muhammadiyah, dengan skala Amal Usaha yang sedemikian besar dan tersebar dari kota hingga pelosok, menghadapi risiko yang serupa, bahkan mungkin lebih besar karena skalanya. Nama sekolah, merek rumah sakit, logo lembaga, modul kaderisasi, hingga kurikulum khas yang telah dipakai puluhan tahun dan begitu lekat dengan identitas Persyarikatan, berpotensi belum seluruhnya terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selama belum didaftarkan, identitas dan karya tersebut secara hukum tetap rentan digunakan, ditiru, atau bahkan diklaim pihak lain, betapapun kuat dan mengakarnya pengakuan sosial atas karya itu di tengah masyarakat.

Perlindungan KI Bukan Sekadar Mengejar Royalti

Di sinilah sering muncul kesalahpahaman: perlindungan kekayaan intelektual dianggap hanya penting apabila suatu karya akan dijual atau menghasilkan keuntungan ekonomi. Pandangan ini terlalu sempit. Muhammadiyah tidak pernah membangun pendidikan, kesehatan, maupun dakwah semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial, dan hal yang sama berlaku dalam mengelola kekayaan intelektual.

Perlindungan KI adalah cara menjaga agar ilmu tidak hilang, tidak diklaim pihak lain secara tidak sah, tidak mengalami distorsi, dan tetap dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh masyarakat. Ia memberi kepastian mengenai siapa pencipta suatu karya, bagaimana karya itu digunakan, bagaimana manfaatnya dibagikan, dan bagaimana keberlanjutannya dijaga.

Dalam konteks Muhammadiyah, perlindungan kekayaan intelektual sedikitnya memiliki empat tujuan: menjaga amanah ilmu sebagai hasil ijtihad yang harus dihormati; menjaga identitas Persyarikatan yang melekat pada merek, logo, dan produk dakwah; mendorong keberlanjutan inovasi karena adanya kepastian hukum dan penghargaan atas karya; serta memperluas kemanfaatan melalui lisensi, kolaborasi, dan hilirisasi yang bertanggung jawab. Keuntungan ekonomi bisa menjadi konsekuensi positifnya, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya tetap memperbesar maslahat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Saatnya Memetakan Gunung Es Aset Intelektual Muhammadiyah

Dengan 163 PTMA dan lebih dari 2.300 program studi, ditambah jaringan ribuan sekolah, rumah sakit, pesantren, dan organisasi otonom yang tersebar di seluruh pelosok negeri, Muhammadiyah memiliki potensi aset intelektual yang luar biasa besar: artikel ilmiah dan jurnal penelitian, buku ajar dan diktat kuliah, paten dan hak cipta perangkat lunak, teknologi dan inovasi kesehatan, model inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, kurikulum dan media pembelajaran, hingga modul kaderisasi yang membentuk karakter jutaan kader Muhammadiyah dari generasi ke generasi. Sebagian besar dari karya ini hidup dan dipakai setiap hari, tetapi hanya segelintir yang benar-benar tercatat sebagai aset dalam pengertian hukum.

Jika seluruh aset tersebut dipetakan dan didaftarkan sebagaimana mestinya, Muhammadiyah berpotensi memiliki salah satu portofolio aset intelektual terbesar yang dimiliki organisasi masyarakat di Indonesia, setara atau bahkan melampaui banyak korporasi besar sekalipun. Pemetaan inilah yang semestinya menjadi langkah pertama dan paling mendesak. Bukan sekadar menghitung jumlah paten atau hak cipta yang sudah terdaftar, melainkan membangun inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset intelektual Persyarikatan, baik yang sudah maupun belum berstatus hukum, sebagai bagian yang utuh dari kekayaan organisasi.

Tantangan Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Muhammadiyah

Di balik potensi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan nyata yang perlu dijawab bersama, dan sesungguhnya tidak jauh berbeda dari tantangan yang dihadapi mayoritas perguruan tinggi serta lembaga riset di Indonesia secara umum:

Pertama, Kesadaran mengenai pentingnya aset kekayaan intelektual masih belum merata di semua lini Persyarikatan. Banyak karya lahir setiap tahun dari tangan dosen, guru, dan aktivis, tetapi belum dipandang sebagai aset strategis yang harus dijaga selayaknya tanah wakaf atau gedung sekolah.

Kedua, sistem pemetaan dan inventarisasi yang terintegrasi antar-AUM belum ada, sehingga data kekayaan intelektual masih tersebar dan tersekat di masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah, tanpa satu pun pihak yang memiliki gambaran utuh secara nasional.

Ketiga, tata kelola kepemilikan, perlindungan, lisensi, dan pemanfaatan karya masih berbeda-beda antar institusi, karena belum ada panduan baku yang berlaku menyeluruh bagi seluruh PTMA maupun AUM lainnya.

Keempat, hilirisasi hasil riset dan inovasi masih belum optimal; banyak hasil penelitian berhenti sebagai laporan akademik di rak perpustakaan, belum berkembang menjadi solusi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Muhammadiyah: data nasional menunjukkan mayoritas perguruan tinggi di Indonesia masih rendah tingkat pendaftaran paten dan mereknya, sebuah gejala umum yang perlu direspons Muhammadiyah secara lebih sigap agar tidak tertinggal.

Kelima, budaya perlindungan karya masih perlu diperkuat hingga ke akar rumput. Tidak sedikit karya dipublikasikan secara terbuka tanpa perlindungan memadai terlebih dahulu, sehingga rentan disalahgunakan, diklaim pihak lain, atau kehilangan peluang untuk dikembangkan dan dihilirisasi lebih lanjut.

Tantangan-tantangan ini bukan alasan untuk pesimis, apalagi untuk berdiam diri. Justru di sinilah ruang tajdid Muhammadiyah pada abad kedua: membangun tata kelola ilmu yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan, dengan memanfaatkan modal sosial dan jaringan kelembagaan yang sesungguhnya sudah dimiliki Persyarikatan.

Langkah Nyata: Bertumpu pada Modal yang Sudah Ada

Kabar baiknya, Muhammadiyah sesungguhnya tidak memulai dari nol. Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah PTMA telah memiliki Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI atau Sentra HKI) di kampusnya masing-masing. sebutlah Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sentra KI Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Sentra KI Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Bahkan, puluhan Sentra KI PTMA ini telah menghimpun diri dalam Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ASKI PTM) dan telah menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, mencakup sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia bidang KI, hingga pendampingan pengurusan paten dan hak cipta. Modal kelembagaan ini yang semestinya dioptimalkan, bukan diciptakan ulang. Tiga langkah berikut dapat menjadi prioritas.

1. Optimalisasi Peran Sentra KI di PTMA.

Keberadaan ASKI PTM dan puluhan Sentra KI di lingkungan PTMA adalah fondasi yang sangat berharga, tetapi perannya perlu diperluas dan diperkuat. Pertama, cakupan keanggotaan perlu didorong menjangkau seluruh 177 PTMA, bukan baru sebagian yang telah bergabung, agar tidak ada kampus Muhammadiyah yang tertinggal dalam ekosistem perlindungan KI. Kedua, peran Sentra KI perlu diperluas dari sekadar sosialisasi dan pelatihan menjadi pendampingan aktif pendaftaran paten, hak cipta, dan merek bagi dosen, mahasiswa, maupun unit kerja kampus. Ketiga, jaringan Sentra KI PTMA yang sudah terbentuk ini idealnya juga membuka diri untuk melakukan pendampingan terhadap AUM di luar pendidikan tinggi seperti rumah sakit, sekolah, dan pesantren serta majelis, sehingga satu jaringan yang sama bisa melayani seluruh Persyarikatan, bukan hanya kampus.

2. Penyusunan Panduan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Selama tata kelola KI masih berbeda-beda antar institusi, sebagaimana disinggung pada bagian tantangan di atas, Persyarikatan memerlukan satu panduan pengelolaan KI yang berlaku menyeluruh. Panduan ini idealnya disusun oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Biro Pengembangan Organisasi bersama ASKI PTM dan DJKI, mengingat kerja sama antara keduanya sudah terjalin, sehingga tinggal diperkuat menjadi produk kebijakan yang mengikat. Panduan tersebut perlu menjawab pertanyaan mendasar yang selama ini sering menggantung di lapangan: siapa yang berhak menjadi pemegang hak atas karya yang dihasilkan dosen atau karyawan AUM, individu pencipta, AUM tempatnya bernaung, atau Persyarikatan secara kelembagaan; bagaimana mekanisme lisensi dan pembagian manfaat ekonomi apabila suatu karya dikomersialkan; serta bagaimana prosedur baku pendaftaran KI di setiap jenjang AUM. Dengan satu acuan yang sama, setiap unit tidak perlu lagi meraba-raba tata caranya sendiri-sendiri.

3. Inventarisasi Aset KI yang Terpadu dan Terintegrasi

Data kekayaan intelektual yang selama ini tersimpan terpisah-pisah di masing-masing Sentra KI PTMA, laboratorium riset rumah sakit, atau arsip majelis, perlu dihimpun ke dalam satu sistem inventarisasi yang terpadu di tingkat Persyarikatan. Sistem ini dapat dibangun dengan memanfaatkan jaringan ASKI PTM yang sudah terbentuk sebagai simpul pengumpul data dari sisi pendidikan tinggi, kemudian diperluas untuk turut menghimpun data dari rumah sakit, sekolah, dan majelis di bawah koordinasi Majelis Diktilitbang atau unit yang ditunjuk PP Muhammadiyah. Dengan basis data terintegrasi semacam ini, Persyarikatan untuk pertama kalinya akan memiliki gambaran utuh: berapa banyak paten, hak cipta, merek, dan karya intelektual lain yang dimiliki di seluruh AUM, mana yang sudah terlindungi secara hukum, dan mana yang masih berisiko serta perlu segera didaftarkan.

Ketiga langkah ini saling menguatkan satu sama lain: Sentra KI yang dioptimalkan menjadi ujung tombak pelaksana, panduan pengelolaan menjadi aturan main bersama, dan inventarisasi terpadu menjadi peta yang memandu ke mana prioritas perlindungan harus diarahkan lebih dulu. Modal kelembagaan untuk memulainya sudah ada di tangan Persyarikatan hari ini; yang diperlukan adalah kemauan untuk merangkainya menjadi satu ekosistem yang utuh.

Menjaga Ilmu, Menguatkan Dakwah, Membangun Peradaban

Muhammadiyah telah mengajarkan bahwa amal tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi juga pembangunan manusia. Kini, pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi. Karena itu, pengelolaan aset kekayaan intelektual tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif, apalagi sekadar instrumen komersialisasi. Ia merupakan bagian dari ikhtiar dakwah, tajdid, dan perwujudan Islam Berkemajuan.

Sebagaimana Persyarikatan menjaga tanah wakaf agar terus memberi manfaat lintas generasi, demikian pula karya intelektual perlu dijaga agar tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan terus melahirkan manfaat baru.

Pada akhirnya, aset terbesar Muhammadiyah bukan hanya tanah yang luas atau bangunan yang luas atau bangunan yang megah, melainkan ilmu yang terus hidup, inovasi yang terus berkembang, dan gagasan yang terus menggerakkan perubahan. Karena ilmu yang dijaga akan melahirkan amal. Amal yang dikelola akan menghadirkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan utama dakwah Muhammadiyah: menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

*) Penulis adalah Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY; Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Sinar Utama Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY; Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY; Legal Analyst Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta; Managing Partners Lexlab Legal Solutions.