Oleh : Tsabita Ikrima Al Arify

MEDIAMU.COM - Memasuki tahun 2024, tahun diadakanya pemilihan umum di mana situasi politik kian memanas, demokrasi Indonesia terlihat makin mendekati ambang kehancuran. Dalil demokrasi mengatakan ia akan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi, saat ini kepentingan siapa sebenarnya yang diperjuangkan? Tulisan ini merupakan sebuah catatan kegelisahan kami sebagai generasi muda, aktivis muda, pelajar, dan mahasiswa terhadap demokrasi Indonesia dan sikap elit politik bangsa yang kian memprihatinkan.

Mendekati pemilu 2024, rasa rasanya tagline “pemilu adil dan beretika” yang digaung-gaungkan hanya menjadi omong kosong belaka. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi kondisi dimana demokrasi  telah dibajak oleh segelintir elit politik yang mengutamakan kepentingan pribadi dan oligarki. Miris sekali jika kita melihat bagaimana pelanggaran etika konstitusi dipertontonkan dengan jelas dan dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja.

Tidak sampai disitu, kini elit pemerintahan seperti Presiden, aparat negara, dan birokrasi yang seharusnya tetap menjaga marwah dengan menunjukkan netralitasnya dalam kontestasi pemilu, tidak sungkan memperlihatkan keberpihakkan. Mereka menggunakan fasilitas dan jabatannya untuk melakukan kampanye demi mendukung pihak yang mereka usung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini dipercaya sebagai lembaga independen, kini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak menaati aturan pencalonan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, seharusnya KPU merupakan kunci dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab menegakan hukum konstitusional negara, tega mengotak atik aturan konstitusi dengan mengesahkan pengubahan persyaratan capres dan cawapres demi kepentingan elit politik. Lantas, kepada siapa lagi kami harus percaya?

Melihat dinamika pemilu yang kian memprihatinkan, keresahan kaum intelektual mulai mencapai puncaknya. Gelombang protes terhadap rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dari guru besar, mahasiswa, dan civitas akademika di berbagai kampus ternama mulai bermunculan. Kami semua kecewa dengan tindakan tindakan elit politik yang seenaknya menggunakan jabatannya untuk kepentingan oligarki, hingga tidak sadar, bahwa mereka sedang membawa demokrasi bangsa ini menuju gerbang kehancuran. Kami khawatir akan netralitas pemerintah dalam pemilu tahun 2024 ini. Kini, tuntutan dan pernyataan sikap dari golongan intelektual makin meluas. Namun, Pemerintah seakan tutup telinga dan justru membela diri dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Lalu apakah kami masih bisa berharap bahwa bangsa yang besar ini akan tetap baik baik saja di masa depan?

Rasanya tidak adil jika kami sebagai generasi muda selalu  dikhawatirkan memiliki krisis etika jika pemimpin-pemimpin bangsa saja tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak adil juga rasanya jika kami, harus mendapatkan warisan demokrasi yang cacat akibat pemimpin bangsa  yang saat ini tidak memiliki etika berbangsa dan bernegara.  Apa yang tersisa bagi kami sebagai generasi penerus bangsa?

Kami sadar bahwa Indonesia masih jauh dari demokrasi yang dikatakan sempurna. Akan tetapi, sebagai generasi muda kami memiliki harapan yang besar bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin bangsa besar ini, akan selalu mengikhtiarkan tegaknya demokrasi bangsa dan selalu memberikan contoh bagaimana etika berpolitik, berbangsa, dan bernegara yang baik bagi kami generasi penerus bangsa.

Kami berharap, siapapun yang akan menduduki kursi kursi pemerintahan, akan selalu menjaga berlangsungnya konstitusi dan hukum yang adil. Bangsa yang besar ini butuh pemimpin besar yang mau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mengutip kalimat yang disampaikan oleh Buya Syafii, “Ikan busuk dimulai dari kepalanya, karakter Bangsa busuk dimulai dari pemimpinnya”.

Semoga Tuhan selalu melindungi negeri ini dan menghadirkan pemimpin pemimpin yang amanah, jujur, dan adil.

Panjang umur perjuangan!!!!

*Penulis adalah Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Mahasiswa Hubungan Internasional (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.