Hubungan Muhammadiyah dengan Kekuasaan

Oleh: Arif Jamali Muis

 *** 

MEDIAMU.COM - Salah satu kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap Muhammadiyah adalah mulai pudarnya independensi Muhammadiyah terhadap negara, apalagi Muhammadiyah dalam konsolidasi Nasional beberapa waktu yang lalu bersedia menerima konsensi tambang dari pemerintah. Nalar kritis Muhammadiyah dianggap sudah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik dan oligarki sehingga Muhammadiyah sudah tidak lagi menjadi kekuatan moral penuntun arah bangsa.

Kekhawatiran itu tidak hanya datang dari masyarakat umum tetapi dari kalangan intern Muhammadiyah.Tulisan Prof. Zuly Qodir, misalkan, di Media Indonesia pada 28 Agustus 2024 dengan Judul Muhammadiyah Menghadang Pemburu Kekuasaan dan Kerakusan. Dalam tulisan tersebut Prof. Zuly Qodir menyoroti pemberian konsesi tambang dan terbaca jelas kekhawatiran terhadap sikap kritis Muhammadiyah tersebut.

Jawaban Atas Kekhawatiran

Sebenarnya kekhawatiran sebagian masyarakat tersebut terjawab sudah dengan pidato kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir jelang peringatan kemerdekaan RI ke 79 dengan judul “Indonesia Bernyawa Indonesia Raya”.

Prof. Haedar dengan sangat lugas mengkritik elit bangsa yang tidak bisa bertindak sebagai negarawan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Tidak cukup sampai di situ, ketika terjadi polemik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lalu diabaikan bahkan coba dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehari setelahnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti, mewakili Muhammadiyah bersuara agar DPR dapat tunduk dan patuh pada keputusan MK. Membaca dan memahami kedua pernyataan baik oleh Prof. Haedar Nashir maupun Prof. Abdul Mu’ti jelaslah menunjukkan bahwa persyarikatan ini tetap pada jalurnya sebagai kekuatan moral yang menuntun bangsa Indonesia.

Kepribadian Muhammadiyah

Bagaimana memahami pola hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan? dan bagaimana muhammadiyah memerankan fungsinya sebagai kekuatan moral keagamaan penuntun arah bangsa ini?

Pola hubungan tersebut dapat kita pahami melalui dokumen resmi organisasi yaitu kepribadian Muhammadiyah. Dari 10 sifat kepribadian Muhammadiyah paling tidak kita mendapatkan 3 kepribadian yang dapat memberikan gambaran posisi Muhammadiyah dalam kerangka hubungan dengan pemerintah.

Pertama, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Sifat ini menandaskan bagaimana muhammadiyah bersikap atas segala produk hukum yang berlaku di Republik ini. Dalam konteks itulah pernyataan sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti berkaitan dengan hasil sidang MK dapat kita pahami.

Bagi Muhammadiyah jika keputusan tersebut telah menjadi keputusan final dan merupakan produk hukum yang sah, maka Muhammadiyah patuh dan menghormati. Bagi Muhammadiyah produk MK yang berkaitan dengan pilkada merupakan sah dan wajib untuk didukung walaupun berhadapan dengan kepentingan-kepentingan DPR dan Pemerintah.

Kedua, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.

Kepribadian Muhammadiyah adalah membantu pemerintah dan tentu saja bekerjasama dengan pemerintah dan bahkan bisa jadi menerima bantuan dari pemerintah. Salah pikir jika sebagian kelompok menginginkan Muhammadiyah menjadi oposisi dan selalu mengkritik pemerintah. Bagi Muhammadiyah jika program-program pemerintah baik untuk kemaslahatan umat tentu perlu didukung bahkan bekerjasama untuk menyukseskan program tersebut.

Ketiga, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Inilah model Muhammadiyah memberikan kritik kebijakan pemerintah, jangan berharap Muhammadiyah menyampaikan kritik dengan nada keras seperti LSM kebanyakan. Lihatlah bagaimana Prof. Haedar Nashir atau Prof. Abdul Mu’ti memberikan masukan ke dengan bahasa yang santun tetapi secara substansi mengena dan tidak ada yang merasa tersakiti.

Seperti itulah Muhammadiyah yang akan selalu kritis terhadap pemerintah jika tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, tetapi pada saat yang sama bisa juga bekerjasama ketika itu untuk kemaslahatan umum.

Walahualam Bishowab...

*Penulis adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.