Kenapa Hanya Pemuda Muhammadiyah dan Dahnil?

Oleh: Ma’mun Murod Al-Barbasy

DALAM beberapa hari terakhir, pemberitaan terkait pemanggilan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP PM) oleh pihak Keepolisian, berkenaan dengan kegiatan bertajuk apel dan kemah kebangsaan pemuda Islam Indonesia, menghiasi banyak media.

Pemanggilan ini, memang terasa sangat aneh. Karena, kegiatan ini sudah berlangsung setahun lalu dan merupakan kegiatan Kemenpora RI yang dilakukan bareng antara Kokam dan Banser.

Info yang saya terima, dari kegiatan ini Kokam menerima bantuan dari Kemenpora sebanyak Rp 2 MILIAR (sengaja pakai huruf kapital) dan Banser mendapat Rp 3 MILIAR.

Kepanitiaan juga lebih banyak dari Banser. Tapi anehnya, ketika kegiatan ini “dibongkar”, dari pihak PP PM yang menjadi “target” langsung Ketua Umum PP PM Dahnil Simanjuntak, sementara Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, nyaris tidak atau belum tersentuh.

Pemanggilan Dahnil, sementara Yaqut Qoumas bebas tak dipanggil, adalah bentuk ketidakadilan aparat Kepolisian.

Apakah Dahnil yang belakangan mulai kritis kepada rezim, merasa perlu dikerjai? Sementara Yaqut Qoumas, yang terlihat lebih bisa bermesraan dengan rezim tak perlu dipanggil?

Pemanggilan Dahnil tak ayal dikaitkan dengan politik menjelang Pilpres 2019. Saat ini, Dahnil menjabat sebagai jurubicara Tim Prabowo Sandi. Sebelum menjadi jubir, Prabowo-Sandi Dahnil termasuk cukup kritis, meski terkadang juga terlihat berusaha menjilat penguasa, seperti tergambar dari pernyataan-pernyataan Dahnil, termasuk pernyataan-pernyataannya di seputar aksi damai 212.

Sejak mula, ada info terkait kegiatan apel dan kemah kebangsaan setahun yang lalu, saya termasuk orang yang keberatan Kokam terlibat dalam kegiatan tersebut. Bukan hanya saya. Beberapa alumni pengurus Pemuda Muhammadiyah lainnya juga menyarankan Kokam untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Menyikapi kegiatan ini, suara PW PM Jateng dan beberapa PW PM lainnya juga tidak utuh.

Kenapa saya tidak setuju? Saya melihat bahwa kegiatan ini tak lebih sebagai upaya “penaklukan” rezim atas semua kekuatan kepemudaan yang berpotensi kritis, dengan maksud agar mendukung. Atau, setidaknya tidak kritis terhadap rezim. Dan cara penaklukan yang khas dari rezim ini adalah meninabobokan organisasi kepemudaan dengan gelontoran uang dalam jumlah gede untuk beragam kegiatan, termasuk kegiatan apel dan kemah kebangsaan tersebut.

Coba bayangkan, hanya untuk apel dan kemah kebangsaan, PM diganjar Rp 2 Miliar dan Ansor diganjar Rp 3 Miliar.

Jelas, ini cara-cara yang tak mendidik. Cara seperti ini sama halnya mengajari generasi muda untuk menjadi penjilat penguasa.

Bukan hanya untuk kegiatan, gelontoran uang itu juga konon termasuk berupa “uang bulanan” untuk hampir semua organisasi kepemudaan yang diberikan oleh Kemenpora RI dalam beberapa waktu belakangan dengan maksud sama: “penaklukan”.

Gelontoran “uang bulanan” ini, terbukti ampuh. Nyaris di era Jokowi, terutama dalam beberapa waktu belakangan, tak terdengar ada aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pentolan aktivis mahasiswa tingkat pusat. Semua nyaris diam membisu. Semua berhasil ditaklukkan oleh rezim. Menyedihkan bukan? (Depok, 24/11/2018).

* Penulis adalah Ketua I Bidang Organisasi PP Pemuda Muhammadiyah 2006-2010